Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini menyampaikan keprihatinannya terkait tingginya biaya logistik di Indonesia, yang masih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Menurut Jokowi, sepuluh tahun lalu, biaya logistik Indonesia mencapai 24% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sementara negara lain berada di kisaran 9%-12%. Meski saat ini biaya logistik Indonesia telah turun menjadi sekitar 14%, masih tetap di atas rata-rata negara lain.
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Mahendra Rianto, memberikan penjelasan terkait tingginya biaya logistik di Indonesia. Menurut Mahendra, biaya logistik sebesar 14% tersebut mencakup empat komponen utama: biaya inventory, biaya pergudangan, biaya administrasi dan teknologi informasi, serta biaya transportasi.
Mahendra menjelaskan bahwa perbandingan biaya logistik harus mempertimbangkan lanskap geografis suatu negara. Indonesia, dengan 17 ribu pulau, memiliki kondisi yang berbeda dengan negara daratan seperti China. Negara-negara seperti Thailand dan Malaysia, yang memiliki sedikit pulau, juga memiliki biaya logistik yang lebih rendah.
Pentingnya melihat perbandingan yang adil terlihat ketika dibandingkan dengan Filipina, yang memiliki kondisi lanskap yang mirip dengan Indonesia. Menurut Mahendra, perbandingan biaya logistik Indonesia dan Filipina hanya berbeda sekitar 1%-2%.
Pemerintah memiliki target ambisius untuk mengurangi biaya logistik nasional menjadi 8% dari PDB pada tahun 2045. Mahendra menyatakan optimisme bahwa target tersebut dapat dicapai. Dia menekankan pentingnya membangun sentra-sentra industri di wilayah Timur Indonesia untuk menciptakan keseimbangan volume dan menurunkan biaya angkutan laut. Mahendra menegaskan bahwa pendekatan tidak lagi bersifat sentralistik di Pulau Jawa akan menjadi kunci untuk mencapai target ini.
