Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Logistik Digital Economy Indonesia (ALDEI) yang digelar pada 18 Juli di Paxel HQ, Jakarta, menghasilkan berbagai ide dan rencana kerja untuk mempercepat digitalisasi industri logistik. Acara ini dibuka oleh Wakil Ketua Umum KADIN, Yukki Nugrahawan Hanafi, yang juga merupakan Dewan Pembina ALDEI.
Ketua Umum ALDEI, Imam Sedayu Pusponegoro, menegaskan bahwa ada tiga prioritas utama yang akan menjadi fokus ALDEI dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ketiga prioritas tersebut adalah Kolaborasi & Teknologi, Regulasi, serta Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut Imam, kolaborasi antar anggota yang terdiri dari lebih dari 30 perusahaan di DPP dan 12 provinsi di DPW akan memberikan dampak signifikan dengan cepat, terutama karena mayoritas anggota ALDEI memiliki teknologi yang canggih.
Wakil Ketua Umum I, Zaldy Ilham Masita, menekankan pentingnya regulasi yang harmonis untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif. Ia menyebutkan bahwa regulasi sektor logistik saat ini masih tersebar di beberapa kementerian, sehingga perlu adanya penyelarasan.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum II, Jimmi Krismiardhi, menambahkan bahwa peningkatan kompetensi SDM juga harus menjadi fokus utama. Hal ini penting untuk mengejar pertumbuhan dan perubahan dinamika industri logistik, serta untuk meningkatkan Logistic Performance Index (LPI).
Sekretaris Jenderal ALDEI, Dani Zaelani, menambahkan bahwa kolaborasi dengan pemerintah, sektor swasta, dan asosiasi lain akan meningkatkan skala ekonomi, utilisasi, serta inovasi yang mampu menurunkan biaya logistik. Dengan dukungan teknologi, semua proses dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan tanpa hambatan, dengan target penurunan biaya logistik nasional hingga 8% pada tahun 2045.
Dalam Rakernas ini, seluruh anggota ALDEI sepakat untuk membentuk taskforce dari setiap prioritas program kerja agar dapat menghasilkan karya nyata yang manfaatnya bisa dirasakan oleh industri, masyarakat, dan bangsa hingga beberapa generasi mendatang.
ALDEI, yang berdiri sejak 2023 dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham, berkomitmen untuk mendukung akselerasi pertumbuhan perdagangan ekonomi digital yang berkelanjutan melalui teknologi digital.
